Categories
Politik

Reza Fachlevi Minta Pemerintah Pusat Ikut Berkontribusi Terhadap Persoalan Infrastrukur di Kukar

Presisi – Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra Akhmed Reza Fachlevi mendorong pemerintah pusat untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan di Kutai Kartanegara (Kukar). Hal tersebut diungkapkan Reza, mengingat sebagian wilayah Kukar telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai wilayah ibu kota negara baru Republik Indonesia.

Dirinya menilai, banyak pembangunan yang perlu digenjot guna persiapan menjadi IKN. Salah satunya seperti dibidang infrastruktur, hingga kini Kukar disebutnya cukup tertinggal, sehingga memerlukan pembangunan dibidang tersebut.

“Pemerintah perlu mempersiapkan segala sesuatunya, bidang infrastruktur seperti akses jalan yang terhubung dengan baik antar daerah. Seperti dari Kukar ke Samarinda, dan Kukar ke PPU dan ke daerah lain. Belum lagi permasalahan banjir dan fasilitas publik lainnya. Dukungan pusat penting karena APBD provinsi/kabupaten tak akan mampu mengcover,” ungkap Reza.

Belum meratanya pembangunan di Kukar, dikatakannya menjadi kendala terhadap kemajuan daerah.  Oleh sebab itu Reza berharap selain terbangunnya infrastrukutur dengan baik, pengembangan SDM juga harus terus menjadi program pemerintah agar bisa mempersiapkan diri bersaing dengan pendatang dari luar ketika IKN baru terbentuk.

“Pembangunan yang berjalan selama ini sudah baik, hanya belum maksimal. Diperlukan program dan kegiatan prioritas yang benar-benar memberi dampak luas dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Reza.

Sementara sebagai daerah yang memiliki potensi wisata, peluang tersebut harus terus digali dan ditojolkan sehingga memiliki daya tarik yang mampu mengembangkan pariwisata di Kukar. Sehingga dengan rencana pemindahan IKN ke Kukar, potensi wisata bisa menjadi andalan yang mampu menambah PAD.

“Jika selama ini cenderung mengandalkan SDA maka harus beralih, untuk mendorong pembangunan maka pemerintah daerah perlu lebih inovatif dalam membuat kebijakan sehingga bisa terus menambah PAD dan melebarkan peluang usaha yang ada di Kukar untuk Kukar yang lebih maju,” pungkasnya. (adv/presisi)

Categories
Politik

Hobi Mototrail Bikin Samsun Bisa Bertemu Warga Hingga Pelosok Desa

Presisi – Berawal dari hobi salah satu olahraga ektrem yaitu Mototrail ternyata membuat Muhammad Samsun dapat bertemu dengan warga yang tinggal dipelosok dengan medan yang sulit. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur tersebut disela kesibukannya awal pekan lalu.

Samsun mengaku acap kali bertemu dan mendengarkan aspirasi warga dengan menggunakan mototrail, bahkan dengan trail iya telah beberapa kali mengunjungi  Tol Balikpapan – Samarinda yang tengah dalam progres penyelesaian, dan ke area lubang tambang. 

Selain itu Politisi PDI Perjuangan tersebut menyatakan banyak nilai yang dapat dipetik dari olahraga ini, Samsun menjelaskan bahwa trail mengajarkannya tentang gotong royong, kesabaran, dan perjuangan. 

” Memaknai trail khususnya adventure nilai gotong royongnya sangat tinggi, kalau ada yang jatuh harus kita bantu agar bisa naik ke atas, prinsipnya kalau kita tidak bantu kitapun tak bisa lewat,” terang Samsun. 

Kesempatan berolahraga ektrem ini, juga digunakan Samsun untuk refreshing hingga bakti sosial bersama dengan komunitas trail. Melepas penat dari hiruk pikuk dunia politik, sembari blusukan ke daerah terpencil jadi cara tersendiri untuk Samsun di akhir pekannya.

Categories
Politik

Jahidin, Penyederhanaan Eselon Untuk Efisiensi Anggaran

Presisi – Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, turut mengomentari wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merampingkan birokrasi, melalui penyerdahanaan eseolinasi pejabat pemerintah, dari 4 level eselon menjadi 2 level.

“Sesungguhnya, karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, daerah tinggal mengikuti saja,” sebut Jahidin saat ditemui, Senin (21/10)

Dirinya menilai, penyerdahanaan level eselon berdampak pada efisiensi anggaran pemerintah yang selama ini dikeluarkan untuk belanja pegawai yang teranggarkan setiap tahunnya melalui APBD.

“Dengan adanya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat, saya kira itu sudah penuh dengan pertimbangan dan pengkajian. Jadi, apapun langkahnya, tinggal di ikuti saja,” sebut Politikus PKB ini.

Jahidin mengakui, selama ini tidak sedikit anggaran yang di keluarkan untuk membayar tunjangan jabatan eselon di pemerintahan. Meski belum mengetahui secara pasti besaran anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, namun Jahidin kembali menegaskan mendukung wacana tersebut.

Untuk diketahui, wacana penyederhanaan eselon itu sendiri disampaikan Jokowi pada pidato kenegaraan perdananya, pasca dilantik sebagai Presiden RI periode 2019-2024 di Rapat Paripurna Pelantikan MPR-RI, Minggu (20/10)

Jokowi menilai, wacana tersebut tak lain untuk menghargai keahlian dan kompetensi pejabat publik. Rencana penyederhanaan eselon ini, merupakan bagian dari 5 program utama yang disampaikan Jokowi untuk periode kepemimpinannya dalam 5 tahun mendatang.

“Eselonisasi harus disederhanakan, eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja.” Sebut Jokowi.

Categories
Politik

Hasanuddin Mas’ud, Permasalahan Lahan Ibu Kota Negara Diselesaikan Melalui Perbup.

Presisi  – Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, mengaku belum menemukan kendala bearti terhadap proses perpindahan ibu kota negara (IKN) yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Kalau kendala tidak ada, sama dengan pemerintah, 2020-2024 insyaallah semuanya sudah bisa jalan,” sebut Politikus Golkar itu saat ditemui, Senin (21/10).

Menyinggung soal akselerasi perpindahan IKN terhadap status lahan yang bermasalah, dikatakan Hasan, status lahan yang menjadi milik korporasi kemudian akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup).

“Tanah yang ada disana (PPU) itu umumnya korporasi, nanti kita kunci di Perbup,” ungkapnya.

Kehadiran IKN di Kaltim sendiri, diharapkan Hasan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur yang merata dikatakannya akan lebih berdayaguna bagi kemajuan Kaltim di masa mendatang.

Categories
Politik

Fraksi PKB Inisiasi Hak Interpelasi Pertanyakan Soal Status Sekprov

Presisi –  Fraksi PKB DPRD Kaltim menginisiasikan penggunaan hak interpelasi atau hak angket terhadap sikap Gubernur Kaltim Isran Noor yang hingga saat ini dinilai belum mengindahkan keputusan Kemendagri yang sudah melantik Abdullah Sani sebagai Sekretaris Definitif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin dalam Rapat Paripurna Pengesahan Jadwal Banmus, Selasa (22/10). Dirinya mempertanyakan sikap Gubernur yang tidak mematuhi keputusan Kemendagri itu.

Menurutnya, DPRD Kaltim butuh forum khusus untuk meminta keterangan Gubernur Isran Noor, dalam hal ini yang dimaksud adalah melalui hak interpelasi atau angket dewan. 

“Presiden sudah menunjuk Sani untuk menjabat sebagai Sekprov, mengapa harus ada lagi Plt ?” Tegas ketua DPW PKB tersebut.

Dirinya meminta Plt Sekprov dalam hal ini Sa’bani tidak mengeluarkan kebijakan krusial. Pasalnya dikhawatirkan terjadi maladministrasi yang berimplikasi hukum dikemudian hari.

Tak hanya Fraksi PKB, dukungan interpelasi atau hak angket dewan, didukung pula oleh Fraksi PDI Perjuangan. Ananda Emira Moeis selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim mengatakan, 11 anggota fraksinya setuju penggunaan hak tersebut, untuk mempertanyakan alasan mengapa Abdullah Sani yang telah dilantik Kemendagri tidak difungsikan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Keputusan Presiden dan dilantik Kemendagri harusnya dapat difungsikan, intinya kami mendukung penggunaan hak interplasi dan angket dan akan berkoordinsi dengan fraksi lainnya”, terang Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim tersebut.

Ananda menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Fraksi PKB dan Fraksi lainnya terkait mekanisme dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang tertuang dalam PP 12 Tahun 2018, usul yang dimaksud akan menjadi hak apabila disetujui dari paripurna yang dihadiri 1/2 jumlah anggota yang hadiri. Bila disetujui Hak Interplasi atau meminta keterangan Kepala Daerah, akan dilakukan secara terbuka pada rapat paripurna.

Categories
Politik

Safuad, Selain Infrastruktur Promosi Wisata Juga Harus Digencarkan.

Presisi – Anggota DPRD Kaltim Safuad yang terpilih dari Daerah Pemilihan Bontang, Kutim dan Berau mendorong pemerintah untuk serius membangun destinasi wisata daerah, khususnya yang dimiliki oleh Kabupaten Berau.

Menurut Politikus PDI Perjuangan ini, potensi wisata laut yang dimiliki oleh Berau akan sia-sia jika infrastruktur pendukung berupa jalan dan transportasi, belum optimal. Tak hanya itu, Safuad menilai, promosi wisata juga wajib digencarkan, untuk mendongkrak peningkatan kunjungan wisata baik wisatawan domestik dan mancanegara.

“Jika kita sudah siapkan infrastruktur pendukungnya, kita juga harus gencar mempromosikan wisatanya,” ungkap Safuad saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/10)

Safuad turut mengkritisi terbatasnya penerbangan menuju Bandara Maratua. Menurutnya, penerbangan menuju bandara yang sudah beroperasi sejak 2017 lalu itu, seharusnya dapat difungsikan dengan baik, sehingga kunjungan wisata ke Berau, meningkat siginifikan.

Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemkab Berau dikatakan Safuad harus percaya diri mempromosikan destinasi wisata yang dimiliki. Promosi tersebut disebut Safuad dapat dilakukan melalui media televisi maupun keikutsertaan dalam event promo wisata yang dilaksanakan baik di dalam maupun luar negeri.

“Supaya wisatawan baik lokal maupun mancanegara tahu kalau di Berau ternyata memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi,” katanya.

Untuk diketahui, Berau sendiri memiliki banyak wisata laut serta pulau-pulau kecil yang eksotis dan layak untuk dikunjungi. Diantaranya, Pulai Kaniungan, Pulau Maratua, Pulau Derawan, Sangalaki, Labuan Cermin dan Biduk-biduk.

Categories
Politik

Sejumlah Proyek Pembangunan di Kaltim Disorot Komisi III.

Presisi –  Komisi III DPRD Kaltim kembali soroti sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Kaltim. Sebagaimana yang diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hassanudin Masud proyek proyek MYC massa pemerintah Gubernur yang lalu seperti Tol, Bandara APT Pranoto, Jembatan Kembar ( Mahakam IV), mendapat perhatian dari Komisi III. 

Hasan menyatakan, sebagaimana hasil rapat internal Komisi III, akan ada tim yang dibentuk untuk membahas secara intens sejumlah kendala proyek pembangunan tersebut. Selain itu akan digelar beberapa rapat dengar pendapat dengan mengundang instansi terkait untuk membahas beberapa hal yang dianggap penting. Semisal permasalah jembatan kembar yang kembali molor penyelesaiannya, atau taxiway bandara yang kerap rusak yang berdampak kepada penerbangan dari dan menuju Samarinda. 

“kita akan panggil PUPR, Bappeda, Perhubungan dan lainnya, teman teman Komisi III juga sudah membentuk tim, mungkin dalam minggu ini sudah bisa jalan,” terang politisi Golkar tersebut.

 Lebih lanjut Hasan berharap tidak ada kendala yang sangat serius atau penambahan anggaran pada sejumlah proyek pembangunan tersebut. Pasalnya sebagaimana diketahui proyek pembangunan tersebut sudah banyak mendapat suntikan dana dari APBD Kaltim namun manfaatnya belum diterima langsung masyarakat Kaltim.

Categories
Politik

Prihatin Terhadap Konflik PPU, DPRD Kaltim Jadwalkan Pertemuan Dengan Masyarakat.

Presisi – DPRD Kaltim disebut-sebut sudah mengagendakan pertemuan dengan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi korban pertikaian antar etnis beberapa waktu lalu.

Rencana pertemuan tersebut, diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, saat memimpin jalannya rapat Badan Musyawarah DPRD Kaltim, Selasa (22/10).

“Kunjungan lapangan itu nantinya akan dilakukan oleh komisi pembidangan yakni komisi I bidang hukum dan komisi IV bidang ke sejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Mengaku prihatin, Samsun menyebutkan dirinya juga banyak menerima laporan dari masyarakat yang mengaku trauma atas kejadian tersebut. Meski sudah menerima informasi dari pihak kemanan terkait kondisi terakhir PPU yang mulai kondusif, Samsun memastikan akan tetap berkunjung bertemu langsung dengan masyarakat.

“Saat ini masih ribuan personil aparat masih disana, sebagai wakil rakyat harus menunjukkan empati terhadap peristiwa itu, nanti akan dilihat langsung bagaimana kondisi para korban khususnya anak-anak bagaimana pemenuhan pendidikan dan kesehatannya,”tuturnya.

Politikus PDIP itu menilai, penanganan konflik di Kaltim khususnya PPU, harus ditindak secara cepat dan tepat. Pasalnya, Kabupaten PPU sendiri sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ibu kota negara (IKN) dan masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan nasional.

“Jangan sampai konflik-konflik yang tidak seharusnya terjadi menjadi persoalan sehingga menghambat laju pembangunan dalam arti luas jelang IKN. Untuk itu pihaknya meminta kepada pihak keamanan dalam hal ini TNI dan Polri beserta tokoh agama dan masyarakat untuk terus melakukan upaya antisipasi daerah-daerah rawan terjadinya konflik,” imbuhnya.

Categories
Features

Cerita Chris Lucker, Narkoba, Musik dan “Penemuannya”

Presisi –  Tak sedikit dari kamu pasti pernah mendengar ” Scared To Love” dari salah satu Solois asal Samarinda Chris Lucker. Diawal rilis video musiknya, lagu ini cukup booming dengan puluhan ribu views di Youtube. Musik hip hop/ Rnb Chris Lucker seakan mengisi warna baru di jagat musik Samarinda yang didominasi Band dan penyanyi dengan genre jazz, rock, metal dan pop. 

Namun tak banyak juga yang tahu bahwa Chris berangkat dari depresi dan keterpurukan untuk memulai karir musiknya. Chris dulunya adalah pecandu narkoba yang sempat mendekam di balik dinginnya jeruji besi akibat perbuatannya. Dirinya mengaku mengenal candu tersebut dilingkungan yang salah saat ngeband masa SMA nya.

Saat kesempatan berbincang dengannya, Chris mengaku titik terendahnya saat di bui 2017 silam, tak hanya kebebasan sipil yang dicabut, keluarga dan teman juga sempat meninggalkannya. Mimpi untuk mencapai gelar sarjana juga harus terkubur buah benda terlarang.

Sampai disuatu saat, pria kelahiran Samarinda 1993 ini menjadi ” pelayan tuhan” ketika masih mendekam di penjara, disetiap kegiatan rohani dirinya turut andil bermusik. Chris mengaku selain menyalurkan hobi bermusiknya, melayani tuhan menjadi “penemuannya”. Circle digereja banyak membantu merapikan pola pikir dan kebiasaannya.

“aku jadi pelayan Tuhan digereja, disitu aku ngerapiin mindset, habit sekaligus menyalurkan keinginan bermusikku,” terangnya.

Kemudian Chris divonis bebas pada tahun 2018, niat untuk berbenah diri dimulai dengan mencoba berkarya. Ternyata saat di dalam sel, Chris telah menulis beberapa lirik. Dengan dukungan orang tua dan beberapa temannya iya bertemu dengan salah satu produser musik lokal Samarinda. Disinilah materi musik hingga klip video Scared To Love dikonsep. 

Alhasil debut musiknya mendapat respon baik, secara pribadi penulis menilai musik dan garapan videonya sangat epik. Chris juga sempat submit lagunya ke salah satu label internasional 88 rising. Namun dirinya harus mengakui pesaingnya lebih baik dan pada akhirnya tidak terpilih.

“Waktu submit harapanku gede banget, tapi ternyata gagal dan kecewa parah. Tapi ini yang bikin aku lebih mematangkan pola pikir, masih banyak proses harus aku lalui,” ucapnya.

Lebih lanjut Chris mengatakan  tengah mempersiapkan materi untuk single selanjutnya. Dirinya mengaku sudah bertemu dengan salah satu produser musik asal Jakarta yang akan diajaknya kerjasama. 

Diakhir perbincangan Chris mengatakan ” yang kenalkan drugs bisa dibilang musik, tapi musik juga yang buat aku keluar dari dunia itu dan baikin diri. Dude disatu tempat kamu sampah, tidak dihargai, tapi percaya aja ditempat lain kamu worth dengan proses,” pungkas Chris.

Hingga berita ini diterbitkan, official music video Chris yang bisa diakses melalui akun youtube pribadinya (Youtube/Chris Lucker) sudah ditonton lebih dari 40 ribu kali.  Scared to love sendiri, dirilis Chris pada April 2019 lalu. Banyak komentar positiv terhadap single pertamanya itu.

Categories
Politik

Ditunjuk Jokowi Sebagai Menhan, Prabowo Enggan Bocorkan Strategi Pertahanan Negara.

Presisi – Pasca ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Letjen (Purn) Prabowo Subianto mengaku akan melanjutkan kebijakan yang telah dirintis oleh Ryamizard Ryacudu selaku mantan Menhan RI di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jilid- I.

“Tadi beliau (Ryamizard Ryacudu) ingatkan kepada saya dan semua jajaran, tugas menhan sangat berat. Harus ikut membantu presiden, khususnya menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan menjaga keamanan. Kalau tanpa itu, negara ini bisa sangat-sangat repot,” sebut Prabowo.

Ketika ditanya tentang sejumlah program pertahanan yang tertunda, Prabowo mengatakan ia akan pelajari semua masalah bersama TNI, tiga angkatan, staf di Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi terbaik.

Mantan Danjen Kopasus itu, enggan menjelaskan konsep pertahanan negara yang telah dia serahkan kepada Presiden Joko Widodo. Dia beralasan konsep dan strategi pertahanan tidak boleh terlalu banyak dibuka untuk publik.

Pada kesempatan yang sama, Ryamizard sangat meyakini Prabowo akan melaksanakan tugas sebagai menteri pertahanan dengan sebaik-baiknya.

Meski sudah tidak lagi menjabat anggota kabinet, Ryamizard menegaskan akan tetap mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Kalau orang banyak mewakafkan tanahnya untuk masjid atau untuk rumah sakit, tapi saya wakafkan nyawa saya untuk negara dan bangsa ini. Sampai kapan pun kita akan berbakti kepada negara dan bangsa ini,” ujar Ryamizard.